Wednesday, April 07, 2010

Analisis Fungsi-Fungsi Partai Politik Terhadap PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)

Fungsi – Fungsi Partai Politik

1. Sosialisasi Politik, mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga Negara (Pendidikan Politik).

2. Rekruitment Politik, seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistim politik pada umumnya, dan pemerintahan secara khusus.

3. Partisipasi Politik, sarana kegiatan bagi masyarakat dalam mempengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

4. Artikulasi Kepentingan, merumuskan dan selanjutnya meyalurkan berbagai ragam pendapat, aspirasi, maupun kepentingan masyarakat kepada pemerintah.

5. Agregasi Kepentingan, mengolah dan memadukan berbagai tuntutan dan dukungan masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah.

6. Komunikasi Politik, menghubungkan antara arus informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya


ANALISIS

1. Sosialisasi Politik
 Sosialisasi politik sudah terlaksana karena ideologi politik partai sudah demikian matang sehingga konsep yang disosialisasikan juga jelas. PDIP sebagai partai nasionalis yang berideologikan marhaenisme, sebenarnya tidak perlu melakukan sosialisasi besar-besaran lagi. Partai ini diuntungkan dengan namanya yang telah begitu besar dalam kancah perpolitikan Indonesia.
 Prioritas pendidikan politik saat ini adalah :
1. kader partai;
2. Anggota partai;
3. Masyarakat
 PDIP telah melaksanakan pendidikan politik khususnya terlihat pada kader dan anggota partai, yang aktif dalam pengusungan pemimpin daerah (bupati, walikota, dsb). Sedang, untuk pendidikan politik bagi masyarakat, PDIP melakukannya dengan merekrut massa, terlihat dalam setiap kampanye yang diadakan. Massa dalam hal ini, siap untuk mendukung partai besar ini.

2. Rekruitment Politik
 (dalam kasus PDIP terdapat susunan struktur organisasi)
 PDIP merekrut individu-individu yang kompeten serta berpengalaman atau dianggap mampu dalam mengemban tugas kepartaian, serta menjunjung tinggi nilai nasionalis yang demikian kental pada tubuh partai ini. Atau dengan kata lain, mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Sehingga partai juga turut memperluas partisipasi politik.
 Dikutip dari salah satu media, Pramono Anung menjelaskan bahwa tidak ada pengajuan nama untuk calon menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua. "PDI Perjuangan tidak pernah mempunyai budaya untuk mengusulkan nama."
 Untuk memilih ketum mulai dari tingkat cabang. Mereka memutuskan dalam forum konferensi cabang untuk menentukan calon ketua umum yang diusung cabang yang bersangkutan. Sejak itu, proses dilanjutkan di konferensi daerah yang berlangsung di tingkat provinsi. Sistem yang dianut partai bukanlah Keputusan orang per orang sebagai perwakilan, melainkan keputusan bersama di tingkat cabang ataupun provinsi.

 Namun menurut kelompok kami, proses penjaringan calon ataupun kaderisasi yang dilakukan oleh partai selama ini belum efektif, mengingat calon yang dipasang oleh partai belum tentu merupakan pilihan hati rakyat. Tetapi sejauh si calon dianggap kompeten serta mampu membuktikan kinerjanya, maka tidaka ada yang perlu ditakutkan.

3. Partisipasi Politik
 Komunikasi politik yang ada di Indonesia secara umum tidak bisa dinilai efektif mengingat rendahnya pendidikan masyarakat dan pemahaman yang rendah akan politik, sehingga political willnya tidak jelas. Partisipasi politik harus difasilitasi dengan komunikasi politik yang baik, penilaian yang baik dan hubungan yang sinergis antara partai dengan masyarakat. Jika tidak partisipasi tidak akan pernah ada. Beberapa kendala yang dihadapi adalah rendahnya pendidikan masyarakat (karena biasanya tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat). Untuk itu PDI-P, melalui program-program dan arah politik, PDI Perjuangan terutama diarahkan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, tapi sekaligus efektif. Penyudahan praktek KKN dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang diikuti oleh perjuangan untuk mewujudkan adanya supremasi dan tegaknya hukum, pembagian dan pembatasan kekuasaan yang memungkinkan berjalannya prinsip checks and balances, dan berjalannya pengawasan politik dan sosial merupakan agenda-agenda pokok PDI-P yang harus diwujudkan oleh setiap kader dan anggota partai.
 Sebagai contoh, mengkaji hasil Pemilu Pilpres 2009 yang memenangkan SBY-Boediono, berbagai pihak dan sejumlah pengamat politik menentang rencana koalisi PDI Perjuangan ke pemerintah. Menurut mereka, dengan merapatnya partai yang selama ini menjadi partai oposisi pemerintah, fungsi check and balances dalam pemerintahan yang baru akan sulit terjadi.

4. Artikulasi Kepentingan
 Tidak hanya masyarakat saja yang dapat menyampaikan aspirasinya kepada partai. Sebagai contoh, DPP memanggil seluruh unsur pimpinan DPD untuk menyampaikan aspirasi mereka dan kader serta simpatisan terkait sikap partai, dalam hal menjadi oposisi atau koalisi, terkait kemenangan SBY-Boediono. Selama ini PDI-P dinilai sebagai partai “wong cilik” yang berbasis kedaulatan rakyat, dan kadangkala terbukti pernyataan itu benar, dan kadang tidak.



5. Agregasi Kepentingan
 PDI-P sebagai saluran aspirasi masyarakat, beberapa kali telah melaksanakan fungsinya ini. Sebagai contoh, tuntutan masyarakat mengenai keterbukaan informasi yang digodok sebagai RUU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yang berhasil menjadi UU, adalah berkat pengajuan dari partai ini. Kemudian tuntutan publik terkait pengusutan kasus Bank Century, PDI-P membentuk Tim Independen Kasus Bank Century. Serta Fraksi PDI Perjuangan yang menginisiasi pengguliran hak angket kasus Century juga turut membuktikan bahwa PDI-P menyalurkan aspirasi publik.

6. Komunikasi Politik
 Komunikasi dalam tubuh partai dianggap seimbang, tidak hanya menerapkan downward communication (dari tingkat tertinggi hingga ke masyarakat) tetapi juga upward communication (dari masyarakat hingga tingkat tertinggi partai).
 Salah satu tugas parpol adalah menyalurkan aneka pendapat yang berkembang di masyarakat. Usul kebijakan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum, dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat tersampaikan. Sedang di lain pihak partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana/kebijakan pemerintah. Sehingga terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun, PDI-P tampaknya masih terlihat samar dalam menjalankan fungsi ini. Memang dalam komunikasi dari bawah ke atas, jelas terbukti kebenarannya, melalui aspirasi mayarakat yang tersalurkan, meskipun belum terealisasi semua dan secara sempurna. Sedangkan, dalam komunikasi dari atas ke bawah, tidak terlalu terlihat.


7. Pengatur Konflik
  Di alam demokrasi, persaingan dan perbedaan dalam masyarakat adalah hal yang wajar. Partai politik berusaha untuk mengatasi jika suatu saat sampai terjadi konflik. Peran PDI-P dapat terlihat sekali dalam proses penyelesaian kasus Bank Century, dengan inisiasi pengajuan hak angket yang diikuti fraksi partai lain, serta pembentukan Tim Independen Kasus Bank Century. Jelas PDI-P ingin menengahi dan mengusut tuntas kasus yang banyak menyita atensi publik, tidak seperti proses hukum yang dilakukan Polri dan Kejaksaan Agung dinilai belum menyentuh para pengambil kebijakan.


STRUKTUR ORGANISASI PARTAI

Susunan pengurus DPP PDI PERJUANGAN berdasarkan hasil Kongres II PDI PERJUANGAN periode 2005-2010, tertanggal 31 Maret 2005, sebagai berikut :
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Deperpu PDIP): HM Taufiq Kiemas
Ketua Umum : HJ. Megawati Soekarnoputri
Sekretaris Jendral : Ir. Pramono Anung W.
Wakil Sekjen Bidang Internal : Mangara M. Siahaan
Wakil Sekjen Bidang Eksternal : Agnita Singedekane Irsal
Wakil Sekjen Bidang Fungsi Pemerintahan : Sutradara Gintings
Bendahara : Philip Widjaja
Wakil Bendahara Bidang Dana : Daniel Budi Setiawan
Wakil Bendahara Bidang Inventarisasi Kekayaan : NGA. Sukma Dewi Djakse

Bidang Internal
Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu : Tjahjo Kumolo
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi : Suwarno
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi : Alexander Litaay
Ketua Bidang Sumberdaya dan Dana : Murdaya Poo
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat & Media : Panda Nababan


Bidang Eksternal
Ketua Bidang Pemuda Mahasiswa & Olahraga : Maruarar Sirait
Ketua Bidang Buruh Tani & Nelayan : Jacob Nuwawea
Ketua Bidang Usaha Kecil Menengah & Koperasi : Ir. Mindo Sianipar
Ketua Bidang Agama & Kerohanian : Prof.Dr.Hamka Haq
Ketua Bidang Organisasi Kemasyarakatan : Dudhie Makmun Murod
Ketua Bidang Informasi & Komunikasi : Ir. Daryatmo Mardiyanto
Ketua Bidang Lingk Hidup & Pengabdian Masyarakat : Sonny Keraf
Ketua Bidang Perempuan dan pemberdayaan Masyarakat: Puan Maharani

Bidang Fungsi Pemerintahan
Ketua Bidang Keamanan dan Pertahanan: Theo Syafei
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat : Adang Ruchiyatna
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan : Ir. Emir Moeis
Ketua Bidang Luar Negeri : Dr. Arief Budimanta
Ketua Bidang Dalam Negeri / Otonomi Daerah : Ir. Sutjipto
Ketua Bidang Hukum & Hak Azasi Manusia : Firman Jaya Daeli

Pada tanggal 25 April 2005, kepengurusan DPP PDI Perjuangan hasil Kongres II PDI Perjuangan dilaporkan ke Departenmen Kehakiman dan HAM dan pada tanggal 30 Mei 2005 Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan nomor : M-01.UM.06.08 Tahun 2005 yang menerima perubahan kepengurusan dan AD-ART hasil Kongres tersebut.

3 comments:

Gimana Rasanya Slalu Sendiri said...

KEREN pak Yohan.... kalo bisa bikin yg lebih rinci lagi tentang pelajaran PKn untuk SMA hehehe :P
but i like this.... go pak yohan !

Arief_Kun said...

Mayan buat nambahpelajaran Pkn... hhe makasih y pak yohan!

Ginny Laura said...


WOW Keren nie artikelnya
Sambil baca artikel ini, Aku numpang promosi deh !
Agen Bola, Bandar Bola Online, Situs Taruhan Bola, 7meter